POLRES SORONG SELATAN POLRES SORONG SELATAN GELAR SOSIALISASI PENGISIAN DATA E-LHKPN BAGI ANGGOTA JABATAN TERTENTU

Polda Papua Barat - Kepolisian resor sorong selatan - Pada hari senin, (14/03/2022) pukul 09.00 s/d 10.00 wit bertempat di gedung aula sembra polres sorong selatan telah berlangsung kegiatan sosialisasi serta pemaparan cara pengisian data E-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) bagi seluruh anggota polres sorong selatan yang menduduki jabatan tertentu . 

 

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakapolres sorong selatan Kompol Laode Pandi, S.H bersama para PJU serta para personil bintara polres sorong selatan yang menduduki jabatan tertentu dan kegiatan sosialisasi ini dibawakan langsung oleh Brigpol Awaludin selaku bintara Seksi pengawasan (Siwas) polres sorong selatan dan pemberi materi. 

 

LHKPN ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkup Kepolisian negara republik indonesia dalam hal ini Polri bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta, peraturan KPK nomor 07 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara guna mendukung pengembangan proses tersebut agar dapat terlaksana dengan lebih efisien dan efektif. 

Kapolres sorong selatan Akbp Choiruddin wachid S.I.K.,M.M melalui Wakapolres sorong selatan Kompol Laode Pandi, S.H mengatakan bahwa, sosialisasi E-LHKPN di maksudkan untuk mensosialisasikan sistem terbaru pelaporan hasil kekayaan penyelenggara negara yang mewajibkan para penyelenggara negara khususnya pejabat Polri untuk melaporkan rincian tentang harta kekayaan dan data pribadi ke KPK secara online. 

 

Kemudian berharap, dengan diselegarakannya kegiatan Sosialisasi E-LHKPN, benturan kepentingan dan gratifikasi di polres sorong selatan T.A. 2022, diharapkan para penyelenggara negara khususnya pejabat pengguna anggaran di polres sorong selatan dapat melaporkan kekayaannya sebagai bentuk pertanggung jawabanan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam memperoleh harta kekayaan"tegasnya".